Karena Bangkrut, Jerman dan Negara-negara Kapitalis Minta Bantuan Saudi Arabia

Thursday, 30 October 2008 Krisis keuangan global telah menyebabkan AS dan negara-negara barat kehabisan likuiditas sumber pendanaan. Ratusan milyar usd dari dana APBN-nya telah tersedot untuk penyelamatan sektor keuangan. Negara-negara kapitalis kini berlomba meminta bantuan keuangan dari Negara-negara teluk, termasuk Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.

Menlu Jerman dan Wakil Kanselir, Frank-Walter Steinmeier, melakukan lawatan kunjungan selama dua hari ke Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab (28-29/10). Di Riyadh, dia terang-terangan meminta pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan lebih banyak dukungan dana bagi perbaikan ekonomi di sejumlah Negara yang terkena dampak krisis.

Menlu Jerman itu mengakui Negara-negara industri maju tidak sanggup mengatasi krisis secara sendirian dan memerlukan bantuan negara-negara lain.

"dari Kumpulan delapan (G-8) negara-negara industri tidak lagi dapat menyelesaikan krisis keuangan yang saat ini telah menjepit dunia "ungkap Steinmeier setelah bertemu dengan Menkeu Saudi Arabia, Ibrahim Al-Assaf di Riyadh pada 29/10.

Dia menekankan perlunya dibentuk kerangka kerja baru di tingkat global yang harus mencakup kepentingan ekonomi dan kemakmuran yang lebih luas. Dan yang paling penting kerangka kerjasama itu harus mampu mencegah terjadinya resesi.

“G-8 negara-negara industri tidak dalam posisi untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung” tukas Menlu Jerman menambahkan.[syarif/arabnews/www.suara-islam.com]

Forum Islam-Katolik Keluarkan Seruan Penghormatan Terhadap Kesucian Agama

Friday, 07 November 2008

Forum Islam-Katolik pertama yang diselenggarakan di Roma, Italia, kemarin berakhir dengan mengeluarkan deklarasi bersama yang menyerukan penghormatan terhadap simbol-simbol kesucian agama dan para tokohnya. Forum yang berlangsung selama 3 hari tersebut dihadiri oleh 58 ulama dan para pimpinan uskup Katolik dari berbagai negara. Forum Katolik-Islam rencananya akan diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta forum sepakat akan terus mengupayakan perlindungan dan penghormatan bagi hak-hak kaum minoritas baik kalangan kristen maupun muslim.

Deklarasi itu juga menyerukan untuk terus dilakukan dialog yang membangun yang didasarkan atas prinsip-prinsip saling menghormati dan kecintaan antara sesama pemeluk agama samawi.

"Kami tegaskan bahwa umat katolik dan kristen terpanggil untuk menjadi perekat hubungan dan keharmonisan antar sesama manusia, serta membuang jauh segala bentuk pemaksaan, kekerasan dan teror," kata deklarasi tersebut seperti dikutip Al Arabiya. Deklarasi juga menyerukan agar semua pihak terkait untuk memberikan kebebasan kepada para pemeluk Kristen dan Islam untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya.

Forum Katolik-Islam diselenggarakan sebagai wujud kepedulian 275 tokoh muslim yang tergabung dalam manifesto Common Word untuk memajukan dialog antara Kristen-Islam, khususnya setelah hubungan kristen-Islam memburuk setelah munculnya pernyataan Paus Benediktus XVI yang mengkaitkan kaum muslimin dengan kekerasan di masa lalu. Pernyataan paus tersebut telah mengundang aksi protes dari massa muslim di berbagai negara. [syarif/alarabiya/www.suara-islam.com]

Pangeran Charles Ingin Pastikan Dialog Antaragama Berjalan di Indonesia

Thursday, 06 November 2008

Pewaris tahta kerajaan Ingris Pangeran Charles baru saja mengunjungi Indonesia. Dalam kunjungan 5 harinya sejak Sabtu (1/11), Pangeran Charles sempat menemui beberapa tokoh negeri ini yang dikenal moderat dan mendukung dialog antaragama. Selain isu lingkungan hidup, ia memang menyengaja datang ke Indonesia membawa misi dialog antaragama dan kepercayaan.

Beberapa tokoh yang ditemui Pangeran Charles, antara lain mantan Rektor UIN Jakarta Azumadri Azra, Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Sri SUltan Hamengkubuwono dan mantan menteri agama Tarmizi Taher. Pangeran Charles mengaku tertarik dengan Islam Indonesia yang cenderung moderat dan moderen serta berharap corak Indonesia yang seperti ini bisa mempengaruhi Islam dunia.

Sementara itu, pada pertemuan antara Pangeran Charles dengan Presiden SBY disampaikan pula proyek kerjasama kerajaan Inggris dan pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung moderatisasi Islam.

"Ada UK and Indonesia Islamic advisor yang merupakan kelompok kerja tokoh islam dari Indonesia dan Inggris untuk mendiskusikan cara terbaik dalam mensosialisasikan Islam moderat dan hubungan Islam dan barat," ujar Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal.

Pada kesempatan lawatannya ini, Pangeran Charles juga berkesempatan menghadiri konferensi antaragama yang membahas seputar lingkungan hidup. Acara ini dihadiri oleh tokoh yang mewakili agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Beberapa tokoh yang hadir diantaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Rais Syuriyah KH Mashuri Naim, HS Dillon, Pdt Andreas Ywangue dan lainnya.

Pangeran Charles juga berkunjung ke Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. DIjelaskan Sekretaris Ponpes Krapyak KH Khoirul Fuad, pihak pesantrennya telah bekerjasama dengan kerajaan Inggris sejak dua tahun lalu. Program kerjasama dibingkai dalam program Training Education Head Master of Pesantren.

Melalui program itu, Pesantren Krapyak mengirimkan tiga orang pengasuh pesantren untuk mengikuti pendidikan manajemen dan untuk mengkampanyekan bahwa umat Islam Indonesia adalah umat inklusif dan bukan penganut paham fundamentalis. [ihsan/dari berbagai sumber/www.suara-islam.com]

Hari Kedua Forum Islam-Katolik Bahas Masalah Kebebasan Beragama di Negara-Negara Islam

Thursday, 06 November 2008

Memasuki hari ke-2 kemarin, para pemuka Muslim dan Vatikan terus berdialog melakukan pembicaraan bersejarah di Roma dalam Forum Islam-Katholik Pertama yang telah berlangsung sejak Selasa (5/11). Forum yang digagas untuk menjalin dialog antaragama yang lebih baik itu bertemakan "Cinta Tuhan, Cinta Saudara Dekat ". Pertemuan 3 hari di Roma itu dihadiri oleh 50 pemuka agama dari kedua belah pihak

Di hari pertama, para delegasi yang masing-masing diwakili 28 orang itu membahas masalah teologi dari sisi agama Islam dan Kristen dalam sidang tertutup. Acara sesi sebelumnya didahului dengan mengheningkan cipta untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. kemudian pada hari kedua pada rabu, para delegasi membahas tema masalah kebebasan beragama di negara-negara Islam.

Rencananya pada Kamis (6/11) para delegasi muslim akan bertemu dengan Paus Benekdiktus XVI setelah forum ditutup.

Dalam pernyataan sebelumnya, pemimpin delegasi muslim, mufti Bosnia, Mustafa Ceric mengatakan forum ini diselenggarakan dalam kerangka pelaksanaan manifesto bersama yang ditandatangani oleh 275 ulama muslim dari berbagai negara. Manifesto itu disampaikan kepada Paus Benediktus di Vatikan dan para uskup di berbagai gereja di dunia.

Manifesto itu menyerukan kepada Paus untuk mendorong dialog antar agama yang lebih besar, khususnya setelah hubungan antara Katolik dan Islam sempat memburuk setelah pidato Paus Benekditus XVI Tahun 2006, yang mengkaitkan Muslim dengan kekerasan di masa lalu.

Salah satu delegasi muslim, Tarek Ramadhan asal Swiss mengatakan hasil dialog ini lebih banyak positifnya daripada negatif karena telah menggerakan rasa tanggung jawab bersama dari para pimpinan Katholik dan Kristen di Barat untuk menjaga hubungan antara Islam dan Kristen katholik.

Sementara itu, pimpinan delegasi Kristen mengatakan forum ini telah membuka lembaran baru dalam sejarah hubungan antara umat Kristen dan Islam. [syarif/alj/www.suara-islam.com]

Ulama Kecam Penghinaan Sahabat Nabi

Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) mengritik berbagai penghinaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, justru mendapat “legitimasi” tokoh Islam. Aneh kan?

Hidayatullah.com--PERSATUAN Ulama Muslim Internasional (IUMS) mengritik berbagai penghinaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW serta upaya untuk menyebarkan ajaran syiah di masyarakat yang mayoritas Suni atau sebaliknya. IUMS juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam.

Demikian hasil pertemuan dua hari IUMS yang dihadiri Ketuanya, Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, Wakil Ketua Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri dan Sekjen Dr Mohammad Salim Al-Awwa. Juga hadir sejumlah ulama muslim terkenal dari seluruh dunia termasuk Syeikh Abdullah bin Bayyah, Dr Esam Al-Bashir, Dr Jamal Badawi, Syeikh Salman Al-Auda, Dr Ali Al-Qura Daghi dan banyak lagi.

"Kami menegaskan kembali persatuan umat Islam de-ngan semua pemikirannya," demikian hasil kesimpulan IUMS usai pertemuan Dewan Pengawas IUMS selama dua hari di Doha, ibukota Qatar.

Para ulama menekankan pentingnya menghormati para sahabat Nabi Muhammad SAW, para istrinya dan kaum muslim lain.

"Kita tidak boleh menghina mereka," ungkap para ulama IUMS seraya menyebutkan tentang dikeluarkannya sejumlah fatwa yang relevan dengan hal ini.

IUMS juga mendesak penghentian segala upaya untuk menyebarkan pemikiran aliran Suni dan Syiah di negara-negara dimana ajaran yang lain lebih menonjol.

IUMS menekankan pentingnya saling menghormati di kalangan para ulama muslim dari berbagai aliran.

"Hak-hak kaum minoritas untuk mengikuti ajaran atau aliran Suni atau Syiah mesti dihargai," simpul IUMS.

IUMS juga menolak penghinaan terhadap Syeikh Al-Qaradhawi setelah peringatannya baru-baru ini tentang upaya yang dilakukan beberapa kelompok dan organisasi Syiah untuk menyebarkan ajaran mereka di negara yang mayoritas Sunni.

"Dewan mengutuk keras penghinaan terhadap Syeikh Qaradhawi dan upaya untuk mencemarkan legalitasnya dalam mempertahankan Islam dan persatuan bangsa," ujar perwakilan IUMS.

IUMS mendesak Teheran untuk mengambil tindakan keras terhadap Mehr News Agency (MNA), sebuah kantor berita yang berafiliasi ke Iranian Islamic Propagation Organization, atas kampanyenya menentang Qaradhawi.

Sebelumnya, MNA pernah menyebut Dr. Qaradhawi sebagai ‘agen zionisme’. IUMS meminta MNA untuk minta maaf kepada Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi atas berbagai tuduhan dan dugaan yang tak berdasar terhadap ulama berkharismatik ini.

Legitimasi

Sementara di dunia para ulama menggalang kekuatan guna ‘melawan’ para penghina Nabi dan para sahabatnya, di Indonesia, beberapa kasus yang mengarah penghinaan sahabat Nabi justru mendapat legitimasi kalangan tokoh Islam.

Belum lama ini, Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan penerbit Dian Rakyat menerbitkan edisi Indonesia sebuah buku berjudul “Kebenaran yang Hilang: Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslimin” , karya Farag Fouda (Judul aslinya: al-Haqiqah al-Ghaybah), selanjutnya judul buku ini disingkat KYH.

Sebagaimana diketahui, Farag Fouda adalah seorang doktor Ekonomi Pertanian di Mesir. Dia dikenal sebagai juru bicara yang sangat vokal dari kaum liberal di Mesir. Sejumlah ulama al-Azhar membuat pernyataan, bahwa Fouda telah murtad dari agama Islam, karena pendapat-pendapatnya dinilai menghujat Islam.

Dalam buku Faraq Fouda, Fouda,”Usman diposisikan sebagai orang paling hina dan paling sial di antara umat Islam.” (hal.27).

Meski buku ini sangat ‘menghina’ sahabat Usman, Guru Besar Filsafat Sejarah, Universitas Nasional Yogyakarta (UNY), Prof. Dr. Syafi`i Maarif terpesona karya ini.

”Terlalu banyak alasan mengapa saya menganjurkan Anda membaca buku ini. Satu hal yang pasti: Fouda menawarkan ”kacamata” lain untuk melihat sejarah Islam. Mungkin Fouda akan mengguncang keyakinan Anda tentang sejarah Islam yang lazim dipahami. Namun kita tidak punya pilihan lain kecuali meminjam ”kacamata” Fouda untuk memahami sejarah Islam secara lebih autentik, obyektif dan komprehensif,” tulisannya. [iol/htb/hid/cha/www.hidayatullah.com]

Ulama Malaysia: Lesbianisme dan Homoseksual Melanggar Islam

Badan tertinggi ulama Malaysia telah mengeluarkan fatwa perempuan berpakaian laki-laki, haram nya lesbianisme dan homoseksual

Hidayatullah.com--Para ulama itu hari Jumat mengatakan Majelis Fatwa Nasional telah mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan berpakaian atau bertingkah-laku seperti laki-laki.

Ketua majelis Abdul Shukor Husin mengatakan sejumlah remaja putri Malaysia lebih menyukai apa yang ia sebut “gaya hidup laki-laki” dan telah mulai terlibat dalam aktivitas homoseksual.

Husin mengatakan, perilaku tomboy dan paham lesbian merupakan pelanggaran atas hakekat manusia dan penolakan sifat dasar perempuan.

Namun para pengacara mengatakan undang-undang Malaysia tidak melarang secara tegas kegiatan lesbian.

Tetapi menurut para pengamat, fatwa baru itu mungkin dirancang untuk menjadikan lesbianisme sebagai perbuatan kriminal.

Malaysia dikenali penganut madzab Syafii yang kuat. Di mana sekitar 60 persen dari 27 juta rakyat negara itu adalah Muslim. Homoseksualitas pria dan sodomi adalah pelanggaran yang sangat berat. [voa/cha/www.hidayatullah.com]

FPP: Tak Ada Pasal RUU Pornografi Ancam NKRI

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menegaskan, tidak ada satu pasal pun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hidayatullah.com--Juru Bicara Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa`adi, ketika menyampaikan pandangan akhir fraksinya dalam rapat paripurna DPR yang beragendakan pengesahan RUU Pornografi di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa kekhawatiran RUU tersebut akan mengancam keutuhan NKRI, tidak beralasan.

"FPPP tidak melihat satu pasal pun yang mengancam keutuhan NKRI dan keutuhan bangsa di tengah kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

RUU Pornografi, katanya, dibuat bukan untuk kepentingan agama, kelompok, atau pandangan politik tertentu. Namun, RUU Pornografi dibuat sepenuhnya demi kepentingan bangsa dan NKRI.

"RUU Pornografi justru akan memacu solidaritas bangsa untuk memerangi persoalan yang terkait dengan pornografi dan moralitas bangsa," katanya.

FPPP juga mengingatkan agar persoalan pornografi jangan dihadapankan dengan masalah pelestarian seni budaya dan adat istiadat bangsa.

"Apalagi dihadapkan pada ancaman perpecahan NKRI. Sebab pornografi adalah sebuah kejahatan dan sebuah kemungkaran bagi bangsa," katanya.

Senada dengan itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) melalui juru bicaranya, Hj Azzaini Agus, juga menilai bahwa adanya pendapat yang menyatakan RUU Pornografi dapat mengancam keutuhan bangsa terlalu berlebihan.

"Tidak ada pasal atau ayat dalam RUU Pornografi yang membuka celah terhadap ancaman persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.

RUU Pornografi, katanya, tidak lain untuk memelihara tata kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih berbudi luhur, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Rapat paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono tersebut dihadiri sejumlah menteri yang mewakili pemerintah, antara lain Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menkum HAM Andi Mattalatta, dan Menkominfo M Nuh.

Selain beragendakan pengesahan terhadap RUU Pornografi menjadi UU, Rapat Paripurna DPR juga beragendakan penutupan masa sidang I DPR RI.

RUU Pornografi pada awalnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, namun dalam perjalanan pembahasannya selama beberapa tahun, akhirnya disepakati menjadi RUU Pornografi. [ant/www.hidayatullah.com]