Dewan Ulama Muslim (DUM) Irak, yang merupakan representasi kelompok Sunni di Irak, mengaharamkan segala bentuk kesepakatan dengan penjajah AS di Irak, termasuk Kesepakatan Keamanan yang akan ditandatangani antara Pemerintah Irak dengan AS.Dalam pernyataannya itu, Dewan Ulama Islam menyatakan jika Pemerintah Irak menandatangani kesepakatan tersebut, maka telah melanggar aturan syara dan kesepakatan itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun bagi masyarakat Irak sehingga tidak wajib untuk dipatuhi.
“Barang siapa yang mengijinkan atau menandatangani kesepakatan tersebut baik dari para pejabat pemerintah maupun lembaga legislatif, maka dia telah mengkhianati kepentingan umat dan tidak menghormati aspirasi rakyat dan mendukung perpecahan di kalangan masyarakat Irak”, kata DUM dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, DUM mengatakan kesepakatan itu secara implisit merupakan bentuk pengakuan terhadap penjajahan AS, kriminalisasi aksi-aksi jihad melawan penjajah. Kesepakatan itu juga merupakan pintu bagi masuknya intervensi asing dalam urusan dalam negeri Irak. Dengan kesepakatan itu, AS akan leluasa merampas dan merampok sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki Irak melalui perusahaan-perusahaannya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa pejabat AS dan Irak mengatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati draft final Kesepakatan Keamanan antara AS dan Pemerintah Irak, setelah melakukan perundingan berbulan-bulan. Kesepakatan tersebut akan mengakhiri pendudukan As di Irak pada tahun 2011.
Pemerintah Irak melalui Jubirnya, Ali Dabagh pada 15/10 membenarkan berita tersebut. Dia menyatakan pemerintahannya telah menyetujui draft akhir Kesepakatan Keamanan dengan AS. AS akan mulai menarik pasukannya dari kota-kota besar di Irak mulai tahun 2009, dan selambat-lambatnya pada 2011, seluruh pasukan AS harus sudah ditarik seluruhnya dari Irak, kecuali jika Pemerintah Irak menginginkan perpanjangan waktu.[syarif/ikw/alj/www.suara-islam.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar