Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengecam berbagai kegiatan pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina. Hal ini disampaikannya saat berbicara dalam debat terbuka soal situasi di Timteng yang digelar Dewan Keamanan PBB di New York, Jumat (26/9). "Kami (Indonesia, red) sangat prihatin terhadap dampak negatif kegiatan pendudukan," kata Hassan sambil mengutip keberatan yang diajukan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terhadap gerakan Israel.
Hassan melanjutkan, Indonesia mencatat bahwa kegiatan pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat telah meningkat dua kali lipat selama tahun 2007.
Oleh karenanya, Indonesia kembali mengingatkan bahwa Israel telah secara mencolok melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Piagam PBB.
Indonesia juga meminta lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China-- untuk memberikan reaksi terhadap masalah pendudukan Israel di wilayah Palestina.
"Tahun 1980, melalui resolusi 465, Dewan Keamanan telah meminta Israel untuk membongkar pemukiman yang ada dan khususnya segera menghentikan pendirian, pembangunan serta perencanaan permukiman di wilayah-wilayah Arab yang mereka duduki, termasuk Jerusalem," kata Menlu mengingatkan.
Sementara itu, Tentang pendudukan, Israel kembali berkilah bahwa hal tersebut bukan merupakan masalah utama. Dubes Israel untuk PBB Gabriela Shaleve yang juga menyampaikan pernyataan di debat terbuka Dewan Keamanan, Jumat, mengatakan bahwa masalah permukiman telah dipakai sebagai alat untuk memukul Israel.
"Permukiman memang masalah sulit, tapi bukan masalah utama dan bukan ganjalan terhadap perdamaian," kata Shalev.
Israel bersikeras bahwa perdamaian di Timur Tengah terus terancam antara lain karena kekerasan yang dilakukan oleh Hamas di Jalur Gaza, penyelundupan senjata, serta serangan-serangan roket ke kota-kota Israel oleh kelompok tersebut. [ihsan/ant/www.suara-islam.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar